Di Balik Mimbar Istana: Mengawal Spontanitas Presiden dan Stigma "Pemadam Kebakaran"
By Admin
Ilustrasi
nusakini.com, Tatkala seorang presiden melangkah ke mimbar dan memutuskan untuk mengabaikan teks pidato resminya, dinamika di ruang kendali komunikasi istana seketika berubah. Bagi para pendukung, gaya komunikasi yang spontan, berapi-api, dan keluar dari naskah adalah bentuk otentisitas seorang pemimpin. Namun, bagi tim komunikasi kepresidenan, improvisasi tersebut kerap kali menjadi alarm tanda dimulainya sebuah operasi mitigasi publik.
Sejak awal masa jabatannya, gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang ekspresif telah memberikan warna tersendiri sekaligus tantangan besar bagi jajaran komunikator Istana. Realitas ini melahirkan sebuah tontonan politik yang menarik: jarak antara narasi formal pemerintah yang terstruktur dengan celetukan spontan presiden yang tak jarang memicu polemik di tengah masyarakat.
Salah satu insiden yang paling membekas terjadi pada Agustus 2026, ketika pernyataan Presiden mengenai upah mengupas bawang sebesar Rp700 ribu mendadak viral. Potongan video tersebut melesat di media sosial, memicu debat panas, dan memaksa Hasan Nasbi, yang saat itu menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, untuk segera turun tangan. Publik diminta untuk kembali fokus pada substansi besar pidato, bukan sekadar riuh rendah potongan kalimat.
Namun, di mata publik, intensitas para pembantu presiden yang kerap tampil dengan kalimat pembuka seperti, "Maksud Bapak Presiden sebenarnya adalah..." memunculkan sebuah persepsi yang kuat: para juru bicara istana sedang kewalahan.
Secara profesional, para komunikator seperti Hariqo Wibawa Satria dari Badan Komunikasi Pemerintah RI tentu tidak akan pernah mengakui adanya kepanikan. Dalam berbagai kesempatan, Hariqo justru tampil stabil, secara proaktif menegaskan visi besar Presiden, seperti pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat sebagai "satu tim", hingga menjamin keterbukaan pemerintah terhadap kritik pakar tanpa ancaman proses hukum. Klarifikasi yang mereka berikan selalu dibingkai sebagai upaya meluruskan konteks dan menyosialisasikan program andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan sebagai damage control.
Kendati demikian, rasionalitas publik berbicara lain. Efek bola salju di media sosial yang begitu cepat merespons setiap kejanggalan orasi membuat tim komunikasi tampak memegang peran ganda sebagai "pemadam kebakaran".
Para pengamat komunikasi politik menangkap anomali ini dengan tajam. Emrus Sihombing, misalnya, sempat menyoroti perlunya evaluasi awal terhadap tim komunikasi seiring munculnya berbagai pernyataan kontroversial. Kebutuhan akan spesialisasi juga disuarakan oleh Prof. Gun Gun Heryanto yang mengusulkan adanya Juru Bicara Kebencanaan, menandakan bahwa pengelolaan krisis membutuhkan penanganan yang lebih terarah. Wahyutama dari Universitas Paramadina pun menggarisbawahi beratnya beban koordinasi pesan dari berbagai pintu Istana.
Sinyal paling kuat dari dinamika internal ini justru terlihat dari langkah reorganisasi yang ditempuh Istana. Pada April 2025, penunjukan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden memunculkan spekulasi kuat adanya kebutuhan mendesak untuk menambal kelemahan komunikasi di era kepemimpinan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Meskipun Mensesneg menepis anggapan tersebut dan menyebutnya murni sebagai upaya perbaikan, publik membacanya sebagai pengakuan diam-diam bahwa mesin komunikasi Istana butuh tenaga ekstra.
Pada akhirnya, seni komunikasi kepresidenan adalah tentang menjaga keseimbangan yang rapuh. Di satu sisi, ada tuntutan untuk mempertahankan karakter orasi presiden yang otentik dan membumi; di sisi lain, ada kebutuhan mutlak untuk memastikan narasi kebijakan negara tidak tenggelam oleh keriuhan polemik yang tidak produktif. Selama ruang improvisasi di atas mimbar masih terbuka lebar, selama itu pula tim komunikasi Istana harus bersiap dengan selang pemadam di tangan, menyeimbangkan antara menjaga wibawa presiden dan memuaskan kehausan publik akan kejelasan. (*)